UU ASN 2023 Resmi Disahkan! Berikut Point Point Penting UU ASN 2023

Point Point Penting UU ASN 2023 – Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang berisi mengenai pegawai aparatur sipil negara (ASN) telah resmi ditetapkan oleh

nurnih

Point Point Penting UU ASN 2023 – Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang berisi mengenai pegawai aparatur sipil negara (ASN) telah resmi ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Hari Selasa (31/10/2023).

Adanya sebuah penetapan dan juga pengundangan UU ASN 2023 tersebut sekaligus mencabut dan juga menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang berisi mengani ASN.

Isi dalam UU ASN 2023 terbaru ini mengatur ketentuan umum yang akan mencakup pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (РРРК), dan juga nasib dari para pegawai non-ASN atau tenaga honorer.

Berikut Point Point Penting di dalam UU No 20 Tahun 2023

1. PPPK memiliki hak yang sama dengan PNS

Dalam Pasal 21 ayat (1) ini berisi mengenai Hak dan Kewajiban, dalam UU ASN 2023 ini berisi mengenai kesetaraan hak antara pegawai PNS dan PPPK.

Hal ini dapat diartikan, PPPK akan mendapatkan sebuah jaminan pensiun jika sudah tidak berstatus sebagai pegawai ASN. “Pegawai ASN mempunyai hak yaitu memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel, dalam bunyi Pasal 21 ayat (1) UU ASN.

2. Perubahan beberapa komponen ASN

lalu, di dalam Pasal 21 ayat (1) UU ASN juga telah disebuatkan mengenai penghargaan dan juga pengakuan seorang pegawai ASN, baik PNS ataupun pegawai PPPK yang terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut, meliputi:

  1. Penghasilan, hal ini bisa berupa gaji atau upah.
  2. Penghargaan ini bisa berupa penghargaan motivasi, baik itu berupa finansial maupun nonfinansial.
  3. Tunjangan dan juga fasilitas, seperti tunjangan dan fasilitas jabatan maupun tunjangan dan juga mendapatkan fasilitas individu.
  4. Akan diberikan jaminan sosial, terdiri dari jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan juga jaminan hari tua.
  5. Lingkungan kerja, baik fisik ataupun nonfisik.
  6. Pengembangan diri, hal ini bisa berupa pengembangan talenta dan juga karier, serta pengembangan kompetensi.
  7. Bantuan hukum, hal ini termasuk litigasi dan/atau nonlitigasi.

Yang selanjutnya, dalam Pasal 22 UU ASN ini disebutkan bahwa untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang akan diperoleh pegawai ASN, baik itu pegawai PNS maupaun PPPK, maka akan dibayarkan setelah mereka nanti berhenti bekerja.

Dua jaminan sesudah pensiun itu sebagai salah satu perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan juga sebagai penghargaan atas pengabdian pegawai.

Diberikan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan juga sesuai badan penyelenggara jaminan sosial, sumber pembiayaan pensiun yang berasal dari pemerintah (pemberi kerja) dan juga mendapat iuran pegawai yang bersangkutan.

“Ketentuan yang lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua untuk Pegawai ASN ini disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Peraturan Pemerintah, isi pasal 22 ayat (5) UU ASN.

3. Dilarang mengangkat pegawai non ASN menjadi ASN

Di dalam undang-undang tersebut juga terdapat Point Point Penting UU ASN 2023 yakni melarang sebuah instansi pemerintah untuk mengangkat pegawai non aparatur sipil negara (ASN) untuk bisa mengisi sebuah jabatan ASN. Larangan dari pengangkatan honorer baru ini sudah diatur di dalam Pasal 65 ayat 1 UU ASN 2023.

Jika ada pejabat yang berani mengangkat pegawai non-ASN menjadi seorang ASN, maka mereka tersebut akan dikenakan sebuah sanksi. “Pejabat pembina kepegawaian dan juga pejabat lain sebagaimana yang sudah dimaksud di dalam ayat 1 dan ayat 2 yang akan mengangkat pegawai non-ASN untuk bisa mengisi jabatan ASN akan dikenakan sanksi sesuai dengan sebuah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 65 ayat 3.

4. Honorer resmi dihapus tahun depan

Pasal 66 UU ASN ini berisi mengatur, penataan pegawai non-ASN yakni tenaga honorer di lingkungan pemerintah wajib untuk diselesaikan yakni untuk waktu paling lambat pada Desember 2024. Yang artinya, masih ada satu tahun kesempatan bagi para tenaga honorer untuk bisa mendaftar CPNS atau bisa mencari pekerjaan yang lain.

Pada sebelumnya, honorer si tanah air sempat dibuat ketar-ketir karena adanya penyelesaian atau penghapusan untuk tenaga honorer yang direncanakan paling akhir yakni pada tanggal 28 November 2023.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga mentri Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, honorer akan banyak ditempatkan di dalam sebuah sektor pelayanan publik. “Mestinya November tahun ini mereka harus bisa diberhentikan.

Nah, sesudah kita melihat, ada banyak sekali tenaga honorer yang telah melayani sektor-sektor vital pelayanan publik dan yang lain-lain,” ujarnya.

5. Peluang Besar bagi Honorer Menjadi PPPK

UU ASN 2023 ini juga membuka sebuah peluang yang cukup besar bagi tenaga honorer untuk bisa menjadi PPPK. Ini yang akan memastikan bahwa tidak akan di adakanya PHK massal karena ada penataan tenaga honorer.

Beberapa prinsip krusial ini akan diatur di dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP), termasuk juga untuk menjaga pendapatan tenaga non-ASN pada saat ini.

6.  ASN Dilarang Menjadi Anggota Parpol 

Di dalam sebuah UU ASN 2023, ASN ini dilarang untuk menjadi anggota partai politik (parpol). PNS dan juga PPPK yang nantinya melanggar larangan ini akan langsung dipecat secara tidak hormat.

Hal ini juga sudah diatur di dalam Pasal 52 UU ASN dan juga termasuk kedalam kategori pemberhentian tidak dengan hormat.

7. ASN dan TNI-Polri Bisa Saling Mengisi Jabatan

UU ASN ini dapat memungkinkan para pegawai ASN untuk bisa mengisi jabatan di lingkungan TNI dan Polri, dan yang sebaliknya, TNI dan juga Polri bisa untuk mengisi jabatan ASN tertentu.

Hal ini sendiri mempunyai tujuan yakni untuk bisa menciptakan keseimbangan dan juga kesetaraan dalam pengembangan karier berdasarkan dengan Sistem Merit.

Nah itulah Point Point Penting UU ASN 2023 yang telah diresmikan oleh presiden RI Jokowi Dodo

Tags

Related Post

Leave a Comment